Struktur Tim Pembina Wilayah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/130/2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di lingkungan kementerian kesehatan terdiri atas:

  1. Pembina wilayah;
  2. Pendamping pembina wilayah;
  3. Koordinator wilayah; dan
  4. Pendamping koordinator wilayah.

Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK).

Pembina wilayah terdiri dari sekretaris jenderal, direktur jenderal seluruh unit utama, dan kepala badan yang didampingi oleh pendamping pembina wilayah terdiri Staf Ahli Menteri Kesehatan atau Staf Khusus Menteri Kesehatan. Koordinator wilayah meliputi sekretaris direktur jenderal, direktur unit utama, sekretaris badan, kepala biro, dan kepala pusat yang didampingi oleh pendamping koordinator wilayah yaitu project management officer (PMO) di masing-masing unit utama.

Pembagian wilayah binaan berdasarkan KMK 130 Tahun 2023

No Pembina Wilayah Pendamping Pembina Wilayah Provinsi Binaan Koordinator Wilayah Pendamping Koordinator Wilayah

1.

Sekretariat Jenderal

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Transformasi Kesehatan

1) Kepulauan Riau

1)Biro Pengadaan Barang dan Jasa

PMO Sekretariat Jenderal

2) Jawa Tengah

2)Biro Keuangan dan BMN            

3) Bali

3)Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

4) Kalimantan Barat

4)Pusat Data dan Tekonologi Informasi

5) Maluku

5)Pusat Krisis Kesehatan

2.

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

1)Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
2)Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1) Sumatera Barat

1)Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

PMO Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

2) Jawa Barat

2)Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu Anak

3) Kalimantan Tengah

3)Direktorat Kesehatan Jiwa

4) Sulawesi Utara

4)Direktorat Tata kelola Kesehatan Masyarakat

5) Maluku Utara

5)Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia

6) Papua Selatan

6)Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

1)Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
2)Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1) Papua Pegunungan

1)Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

PMO Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

2) Nusa Tenggara Barat

2)Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan

3) DKI Jakarta

3)Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

4) Sulawesi Selatan

4)Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5) Kalimantan Timur

5)Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan

6) Lampung

6)Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

4.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan

1) Sumatera Selatan

1)Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

PMO Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2) Banten

2)Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

3) Sulawesi Barat

3)Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan

4) Aceh

4)Direktorat Pengelolaan Imunisasi

5) Papua

5)Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

6) Sulawesi Tengah

6)Direktorat Penyehatan Lingkungan

5.

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan

1) Jawa Timur

1)Sekretariat Direktorat Jenderal  Tenaga Kesehatan
2)Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

PMO Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

2) Papua Barat

3)Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
4)Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

3) Riau

5)Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan

4) Sulawesi Tenggara

4)Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
5)Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

5) Bangka Belitung

6)Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Nakes

6.

Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan

1) Sumatera Utara

1)Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

PMO Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

2) Papua Tengah

2)Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat

        Kesehatan

3) Bengkulu

3)Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan

4) DI Yogyakarta

4)Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan

        Kefarmasian

5) Kalimantan Utara

5)Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

7.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media

1) Papua Barat Daya

1)Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

PMO Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

2) Jambi

2)Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

3) Nusa Tenggara Timur

3)Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan

4) Kalimantan Selatan

4)Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

5) Gorontalo

5)Pusat Kebijakan  Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan