Jakarta — Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) selaku Sekretariat Pembinaan Wilayah (Binwil) Kementerian Kesehatan menggelar Pertemuan Koordinasi Pembinaan Wilayah secara hybrid di ruang Amal BKPK dan melalui Zoom Meeting serta YouTube pada Kamis, 17 September 2026. Pertemuan ini mengangkat tema "Strategi Pemenuhan Ketersediaan dan Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam Mendukung Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)" yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, koordinator wilayah serta para narahubung Binwil.

Sekretaris BKPK, DR. dr. Etik Retno Wiyati, MARS, MH. yang mewakili Kepala BKPK dalam membuka kegiatan, menegaskan bahwa CKG merupakan program prioritas yang mendekatkan layanan preventif kepada masyarakat melalui deteksi berbagai risiko kesehatan. Menurutnya, keberlanjutan pelaksanaan CKG tidak hanya ditentukan oleh kesiapan layanan, tetapi juga dukungan logistik, termasuk BMHP yang tersedia dalam jenis, jumlah, waktu, dan sasaran yang tepat. “Ketersediaan BMHP menjadi salah satu isu utama yang terus muncul dari berbagai daerah. Karena itu, perlu dicari solusi bersama melalui koordinasi yang lebih kuat,” ujar Etik dalam arahannya.

Pertemuan Koordinasi Binwil kali ini menghadirkan tiga narasumber. Fratiwi Oetami, SKM dari Direktorat Penyakit Tidak Menular memaparkan tata laksana pelayanan penyakit tidak menular dalam CKG serta kebutuhan BMHP-nya. Pemenuhan BMHP menjadi bagian penting untuk memastikan pemeriksaan dapat berjalan dan hasil skrining dapat ditindaklanjuti, Fratiwi juga menekankan bahwa tidak ada lagi pembedaan BMHP skrining rutin PTM dan CKG, karena CKG merupakan rumah besar bagi beberapa program lainnya. Narasumber kedua, Tri Siwi Ardiyanti, Apt. perwakilan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian menekankan pentingnya penguatan tata kelola logistik kesehatan di daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengendalian ketersediaan BMHP agar sesuai dengan kebutuhan layanan. Pengelolaan logistik juga perlu didukung pemanfaatan aplikasi secara optimal, koordinasi lintas program dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Ditekankan pula bahwa pengelolaan BMHP dilakukan secara berjenjang. Dinas kesehatan provinsi berperan melakukan koordinasi, sosialisasi, serta pemantauan pencatatan dan pelaporan ketersediaan BMHP.  Sementara itu, perencanaan kebutuhan di tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhitungkan sasaran dan stok yang tersedia, dilanjutkan dengan distribusi ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain membahas kebijakan dan tata kelola pemenuhan BMHP, pertemuan ini juga menghadirkan praktik baik dari Kota Pontianak. Dalam sesi tersebut, dr. Saptiko, M.Epid, PH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan gambaran bagaimana pengelolaan CKG dan BMHP diterapkan secara terintegrasi melalui koordinasi tim CKG dan farmasi, sehingga kebutuhan layanan dan logistik dapat dikelola bersama. Pemantauan stok dan kesiapan peralatan dilakukan hingga ke puskesmas, didukung pencatatan melalui aplikasi dan stok manual. Pemenuhan BMHP bukan hanya persoalan pengadaan, tetapi bagaimana kebutuhan layanan, tim, stok, dan distribusi dikelola sebagai satu kesatuan.

Melalui koordinasi ini, Sekretariat Binwil mendorong sinergi pusat dan daerah agar pemenuhan BMHP tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan CKG. Koordinator Wilayah dalam kegiatan Binwil diharapkan untuk terus berkoordinasi melalui mekanisme pendampingan ke daerah guna menuntaskan persoalan ketersediaan BMHP yang belum terselesaikan.